Ambon, TM.– Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan data pribadi yang melibatkan Lurah Batu Gajah kini memasuki tahap baru. Novita Audi Muskita, pelapor dalam perkara tersebut, telah diperiksa oleh penyidik Unit Harta Benda (Harda) Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (26/8/2025).
Pemeriksaan berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 12.20 hingga 14.30 WIT. Novita dicecar belasan pertanyaan oleh penyidik dengan didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Rocky M. Tousalwa & Partner.
“Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pidana yang diajukan Novita pada 19 Agustus lalu,” jelas kuasa hukum dalam keterangan pers, Kamis (28/8).
Kasus ini bermula dari penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/09/K.Bt.Gajah tertanggal 12 Juni 2015. Dokumen tersebut mencantumkan nama Novita sebagai penguasa tanah.
Namun, ia menegaskan tidak pernah mengajukan permohonan maupun memberikan persetujuan atas penerbitan dokumen itu.
SKT yang diterbitkan Lurah Batu Gajah juga dinilai janggal. Pada poin 9 disebutkan tanah “tidak dalam sengketa”, namun pada poin 5 justru tercantum riwayat putusan pengadilan terkait sengketa lahan yang sama, termasuk putusan Mahkamah Agung.
“Peran Lurah Batu Gajah semakin terlihat dengan posisinya sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara perdata Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Amb di Pengadilan Negeri Ambon,” kata dia.
“Putusan PN Ambon pada 27 Februari 2024 bahkan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh para tergugat, termasuk Lurah Batu Gajah. Saat ini perkara masih bergulir di tahap kasasi di Mahkamah Agung,” tambah kuasa hukum.
Berdasarkan fakta tersebut, Lurah Batu Gajah dilaporkan dengan sejumlah pasal, antara lain, Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen oleh Pejabat, dengan ancaman 7 tahun penjara.
Selain itu, Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat/Dokumen, ancaman 6 tahun penjara. Pasal 242 KUHP tentang Pemberian Keterangan Palsu, ancaman 7 tahun penjara. Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.
Dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 juncto Pasal 67, dengan ancaman 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp5 miliar.
Kuasa hukum Novita menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap perkara tersebut menjadi preseden penting agar pejabat publik menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan taat hukum.
Hal senada disampaikan pelapor. Novita menegaskan, proses hukum harus berjalan transparan meski pihak terlapor merupakan pejabat publik.
“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu saya berharap tidak ada perlakuan istimewa dalam kasus ini,” tegas Novita.(TM-02)
