Bula, TM.- Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri mengaku, heran daerah yang dipimpinnya itu sebagai penghasil minyak di Maluku sejak 1930, namun selalu kekurangan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Mengapa? Karena SBT adalah satu-satunya penghasil minyak di Maluku. Jadi akan sangat naif dan lucu kalau sebagai daerah penghasil yang sudah beroperasi sejak tahun 1930 tapi masih kesulitan minyak,”sebut bupati.
Padahal, menurut dia, SBT merupakan satu-satunya daerah penghasil minyak di Maluku dan menjadi penyumbang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemprov Maluku beserta seluruh kabupaten kotanya.
“Kami sampai saat ini terus memperjuangkan soal DBH supaya kita mendapat yang lebih baik sebagai daerah penghasil. Tapi kalau di lapangan kondisi penyaluran BBM kayak begini kan jadi dua gambaran yang lucu,”ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan Bupati menyusul sejumlah daerah di SBT melaporkan adanya kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini terbukti dari antrean panjang kendaraan bermotor di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU yang ada di Kota Bula.
Kondisi kelangkaan ini sudah berlangsung cukup lama bahkan dari sepuluh tahun terakhir dan menjadi tontonan setiap hari. Meski begitu, belum diketahui apa penyebab pasti.
“Kami sebagai daerah penghasil minyak tapi masyarakat masih antre minyak. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Memang ini masalah bukan baru, sejak saya menjabat sebagai wakil bupati di dua periode lalu masalah ini sudah mengemuka,”ungkap bupati dalam rapat bersama perwakilan PT Pertamina retail sales Maluku di Bula pada, Jumat (20/6/2025.
Bupati mengaku, sangat menaruh perhatian terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itu, pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi orang nomor satu di daerah itu, salah satu yang ingin dituntaskan di pemerintahannya adalah persoalan penyaluran BBM terutama di SPBU.
Selain antrean panjang kendaraan bermotor, bupati juga menyoroti kebijakan di SPBU yang menutup pelayanan operasional sebelum pukul 21.00 WIT. Kebijakan sepihak ini dianggap sangat menyulitkan masyarakat utamanya yang membutuhkan bahan bakar saat urusan mendadak.
Bupati berharap, lewat rapat bersama jajaran pemerintahan kabupaten SBT dengan perwakilan PT Pertamina bisa memberikan solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada SPBU di Kota Bula.
“Saya tidak ingin sekali ini jadi gambaran lucu-lucuan buat daerah penghasil minyak tapi masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak. Apa masalahnya? Kendalanya apa? Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini,”harap bupati.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, jika pemerintah daerah yang wewenang mengeluarkan rekomendasi kepada pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan BBM di daerahnya maka, sebaliknya pemerintah daerah juga berhak mencabut rekomendasi tersebut.
“Bupati punya hak memberi rekomendasi itu artinya bupati juga punya hak untuk bisa mencabut rekomendasi. Kalau itu punya dampak buruk atau dia tidak bisa menyelesaikan apa yang jadi tugasnya untuk menyalurkan secara baik,”tegas bupati. (TM-04)
