AMBON, TM – Proyek rehabilitasi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea tahun anggaran 2025 senilai Rp6,32 miliar, yang merupakan bagian dari program Kejaksaan Agung RI, kini disorot publik.
Hal ini menyusul dugaan intervensi oleh oknum pejabat Kejari Namlea yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Oknum PPK tersebut diduga mengabaikan hasil lelang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kejaksaan Agung dengan menunjuk rekanan pemenang kedua sebagai pelaksana proyek, bukan pemenang pertama sebagaimana ditetapkan resmi oleh Pokja.
Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui informasi terkait dugaan intervensi tersebut. “Saya belum dapat informasi terkait hal ini,” tulis Ardy melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/5/2025).
Sementara itu, Kepala Kejari Namlea, Adrianus Notanubun, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi lewat panggilan telepon dan pesan singkat hingga berita ini dipublikasikan belum direspons.
Dari informasi yang dihimpun, Pokja Kejaksaan Agung telah menetapkan CV. Hulung Raya sebagai pemenang lelang pada 22 Maret 2025. Namun, justru CV. Deff’s Contruksi yang akhirnya menandatangani kontrak proyek. Padahal, sanggahan yang diajukan oleh CV. Deff’s sebelumnya telah ditolak oleh Pokja.
“Seharusnya kontrak diteken oleh CV. Hulung Raya sebagai pemenang sah. Ini malah pemenang kedua yang dikontrak. Diduga kuat atas perintah PPK,” ungkap sumber terpercaya media ini, Senin (5/5/2025).
Menurut sumber tersebut, CV. Hulung Raya sama sekali tidak dipanggil untuk proses penandatanganan kontrak. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kalau begini, apa gunanya proses lelang? Aturan pengadaan jelas, kontrak harus diteken dengan pemenang yang sah. Ini proyek besar Kejaksaan Agung, jangan main-main,” tegasnya.
Ia berharap Kejaksaan Agung segera turun tangan untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PPK Kejari Namlea. “Kejagung harus mengevaluasi kontrak ini agar tidak jadi preseden buruk di masa depan,” pungkasnya.(TM-05)
