Ambon, TM.– Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mendukung pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menolak budaya memuji dan menjilat dalam birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, sikap ini sejalan dengan prinsip profesionalisme yang harus diutamakan dalam pemerintahan.
“Saya atas nama DPRD sependapat dengan pernyataan Gubernur pada Apel Akbar ASN Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. ASN tidak perlu memuji atau menjilat gubernur dan wakil gubernur. Yang kita butuhkan adalah profesionalisme,” ujar Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (5/3).
Watubun menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada periode 2025-2030, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kerja sama dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Watubun juga menekankan pentingnya menempatkan pejabat pemerintahan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
“Pejabat harus dipilih sesuai kapasitas dan profesionalisme, bukan karena faktor politik. DPRD akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh pihak untuk bersatu mendukung kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku demi keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.(TM-02)
