Ambon, TM – Komisi-komisi di DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan terhadap realisasi program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didanai melalui APBN, APBD, serta sumber pembiayaan lainnya pada tahun anggaran 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
Guna memaksimalkan proses pengawasan, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama mitra kerja yang membidangi ekonomi dan infrastruktur, Kamis (13/2), di ruang Komisi III DPRD Maluku.
Wakil Ketua Komisi III, Mumin Refra, menegaskan bahwa pengawasan akan mencakup program dan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.
“Pengawasan yang dilakukan mencakup semua program dan kegiatan di mitra yang berhubungan dengan fisik. Namun, program non-fisik seperti di Biro Organisasi juga tetap menjadi perhatian kami,” ujar Refra kepada Wartawan, di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.
Senada dengan itu, anggota Komisi III, La Nyong, meminta agar setiap OPD memberikan laporan terperinci mengenai program yang sudah berjalan dan yang mengalami kendala.
“Harus disampaikan kepada kami mana program yang jalan dan mana yang tidak. Jika ada yang tidak berjalan, harus dijelaskan penyebabnya,” tegas La Nyong.
Selain itu, La Nyong juga menyoroti permasalahan utang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar hal ini dibahas secara serius untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang.
“Ini yang harus dibicarakan bersama. Eksekutif dan legislatif harus bersinergi agar tidak terjadi persoalan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Reza Mony, menekankan bahwa meskipun OPD sering melaporkan bahwa program berjalan lancar, pihaknya akan tetap memastikan informasi dari masyarakat.
“Biasanya laporan dari OPD menyebutkan semua program berjalan baik, tetapi kami juga menerima laporan dari masyarakat bahwa ada program yang belum berjalan maksimal,” tandasnya.
Dengan adanya pengawasan ini, DPRD Maluku berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku. (TM-02)
