AMBON, TM — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan seluruh operator transportasi di Maluku wajib memastikan kesiapan penuh menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Pancakarya, dan para mitra transportasi di Ruang Komisi III DPRD Maluku, Senin (1/12).
Wajo mengungkapkan, estimasi lonjakan penumpang tahun ini mencapai sekitar 5.000 orang, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat penyesuaian tarif dari Rp55.000 menjadi Rp61.000.
“Lonjakan penumpangnya lebih tinggi, jadi operator harus benar-benar siap,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebelum Komisi III turun melakukan pengecekan langsung di lapangan, seluruh pihak terkait diwajibkan hadir untuk memberikan penjelasan resmi mengenai kesiapan armada dan layanan yang akan disiapkan selama masa libur Nataru.
“Kami minta mereka datang dulu untuk memberikan keterangan. Setelah itu baru kami turun ke lapangan,” ujarnya.
Dari paparan awal para mitra transportasi, sektor pelayaran dan penyeberangan disebut sudah dalam kondisi siap melayani arus mudik. Empat kapal feri dijadwalkan mulai beroperasi pada minggu kedua Desember dan akan bersandar di pelabuhan yang telah ditetapkan.
Kepala Dishub Maluku, Muhamad Malawat, menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan diskon tarif transportasi laut dan udara merupakan program pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hanya berperan memastikan kesiapan armada serta melakukan pengecekan fisik di lapangan.
Untuk angkutan laut, pemerintah pusat memberikan diskon 20 persen dari tarif dasar, atau sekitar 16–18 persen khusus penumpang kelas ekonomi melalui PT Pelni dengan sasaran 405.581 penumpang.
Sementara pada sektor penyeberangan, pemerintah memberikan diskon 100 persen untuk tarif jasa kepelabuhanan, setara 19 persen dari tarif terpadu di 8 lintasan dan 16 pelabuhan nasional, menyasar 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.
Namun, hingga kini Dishub Maluku belum menerima kepastian apakah lintasan di Maluku termasuk dalam daftar kebijakan tersebut.
“Kalau Maluku masuk, otomatis berlaku. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi,” kata Malawat.
Untuk transportasi udara, pemerintah juga memberikan diskon 13–14 persen dari harga tiket, yang ditargetkan menjangkau 3,59 hingga 5,9 juta penumpang secara nasional.
“Tugas kami hanya memastikan kebijakan pusat berjalan sesuai ketentuan di lapangan,” jelasnya.
Dishub Maluku memastikan bahwa seluruh armada penyeberangan telah siap. Pada lintasan Hunimua–Waai–Birittersedia enam kapal feri, sementara lintasan Galala–Namlea akan dilayani dua kapal feri ditambah satu kapal komersial milik PT Dharma.
Beberapa armada yang sempat masuk dok juga sudah dipastikan kembali beroperasi dalam waktu dekat. Untuk pelabuhan besar, Dishub mencatat operasional 18 kapal perintis—masing-masing 9 di Ambon, 4 di Tual, 4 di Saumlaki, dan 1 kapal standby di Ambon.
Selain itu terdapat 10 kapal Pelni plus dua armada tambahan untuk memperkuat layanan masa mudik.
“Semua sudah siap melayani masyarakat,” tutup Malawat.(TM-02)
